Mengapa Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Swasta Harus Jadi 'ASN-tis'? Satu Tanya untuk Pemerintah di Hardiknas 2024

Pendidikan adalah fondasi kemajuan suatu bangsa. Namun, di Indonesia, beberapa masalah pendidikan masih menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan kualitas dan akses pendidikan bagi semua. Dalam usahanya menciptakan transformasi yang nyata, Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan populasi mencapai 275,5 juta jiwa, menghadapi serangkaian tantangan yang perlu diatasi.

Sistem Pendidikan dan Tantangannya

Pendidikan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan tiga jalur utama: formal, non-formal, dan informal. Namun, dalam menjalankan sistem ini, beberapa masalah muncul, di antaranya:

1. Akses Terbatas: Masih banyak anak di Indonesia yang kesulitan mengakses pendidikan, terutama di daerah terpencil, pedalaman, atau komunitas miskin. Jarak yang jauh, minimnya infrastruktur pendidikan, dan kurangnya sarana transportasi menjadi hambatan bagi akses pendidikan yang merata.
2. Ketimpangan Pendidikan: Ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara kelompok sosial ekonomi masih menjadi masalah serius. Fasilitas dan kualitas pendidikan di perkotaan umumnya lebih baik, sementara anak-anak dari keluarga miskin sering kesulitan mengakses pendidikan berkualitas tinggi.
3. Kualitas Guru dan Tenaga Pendidik: Tantangan terkait kualitas guru dan tenaga pendidik juga masih ada. Pelatihan yang kurang memadai, keterbatasan sumber daya manusia berkualitas di bidang pendidikan, dan tingkat rotasi yang tinggi di beberapa daerah menghambat konsistensi dan kualitas pengajaran.
4. Kurikulum yang Tidak Relevan: Kurikulum pendidikan dianggap kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global. Terlalu banyak teori dan kurangnya keterampilan praktis dapat menghambat pengembangan keterampilan siswa yang relevan dan aplikatif.
5. Kualitas Fasilitas dan Infrastruktur: Banyak sekolah di Indonesia menghadapi masalah fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, akses internet yang terbatas, dan sanitasi yang buruk.
6. Kesenjangan Digital: Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang memadai masih menjadi masalah. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat komputer, internet, atau sumber daya digital.
7. Kualitas Ujian dan Evaluasi: Sistem evaluasi dan ujian sering menjadi perdebatan. Evaluasi yang terlalu fokus pada tes standar nasional dapat mengabaikan perkembangan holistik siswa dan metode evaluasi alternatif yang lebih inklusif.
8. Ketimpangan Kesejahteraan: Ketimpangan dalam kesejahteraan antara pendidik dan tenaga kependidikan swasta dengan yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi permasalahan yang menonjol dalam sektor pendidikan di Indonesia. Pendidik dan tenaga kependidikan swasta sering kali menghadapi kondisi kesejahteraan yang sangat memperihatinkan. Hal ini menciptakan disparitas yang signifikan dalam penghasilan, tunjangan, dan manfaat lainnya antara mereka dan rekan-rekan mereka yang bekerja sebagai ASN. Disparitas ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas finansial individu-individu ini, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas pendidikan yang mereka berikan kepada siswa. Upaya untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan ini perlu diberikan perhatian serius guna memastikan bahwa semua pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja dalam kondisi yang adil dan memberikan kontribusi maksimal bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.

Mengatasi Tantangan untuk Meningkatkan Pendidikan

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, perlu dilakukan langkah-langkah konkret, antara lain:

• Meningkatkan akses pendidikan dengan memperbaiki infrastruktur dan transportasi.
• Memperkuat pelatihan guru dan tenaga pendidik serta meningkatkan kesejahteraan mereka.
• Melakukan reformasi kurikulum untuk memastikan relevansinya dengan kebutuhan global dan lokal.
• Menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang memadai.
• Mengurangi kesenjangan digital dengan menyediakan akses teknologi yang merata.
• Menyusun sistem evaluasi yang lebih holistik dan inklusif.
• Negara menanggung kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan swasta karena mereka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa (Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat) yang menjadi tanggung jawab negara.

Dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, diharapkan masalah-masalah pendidikan tersebut dapat diatasi, dan pendidikan yang berkualitas dapat menjadi kenyataan bagi semua anak Indonesia.

oleh : sty, Mei 2024